Fraksi PPP Kekeh LGBT Masuk Tindak Pidana

Written by Fat Haryanto. Posted in Liputan Media

Fraksi PPP Kekeh LGBT Masuk Tindak Pidana

Jakarta: Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap menginginkan ketentuan terkait Lesbian, Gay, Biseksual, dan Trans-gender (LGBT) masuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati menilai LGBT tergolong perluasan makna tindak pidana perzinahan.

Menurut Reni, Fraksi PPP  juga akan membahas kelanjutan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46/PUU-XIV/2016 soal permohonan penafsiran atas norma tentang zina, pemerkosaan, dan perbuatan cabul dalam pembahasan revisi KUHP di DPR. Putusan MK menolak permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP dinilai perlu disikapi proporsional.

"Putusan tersebut bukan berarti MK melegalkan perbuatan LGBT,  namun MK menyerahkan perumusan norma soal LGBT ke pembuat Undang-Undang  yakni DPR dan pemerintah," kata Reni melalui keterangan tertulis, Kamis, 21 Desember 2017.

Fraksi partai berlambang Kakbah ini juga telah mengusulkan RUU Anti-LGBT sebagai RUU inisiatif. Fraksi PPP akan intensif berkomunikasi politik khususnya dengan pemerintah.

"Fraksi PPP juga akan melakukan komunikasi intensif dengan seluruh fraksi di DPR agar setuju dengan rumusan yang diusulkan Fraksi PPP," ucap dia.

Reni menuturkan pihaknya berupaya tak mengabaikan aspirasi masyarakat serta mewujudkan cita-cita hukum Indonesia yang sarat nilai agama sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Keputusan Fraksi PPP, kata dia, pernah dilakukan dalam memperjuangkan rumusan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan puluhan tahun silam.

"Dalam UU Perkawinan itu merumuskan bahwa perkawinan bisa disebut sah jika dilakukan sesuai dengan agama yang dianut," ujar Reni.

Tanggal: 21 Desember 2017

Sumber: http://news.metrotvnews.com/politik/RkjjG0Gk-fraksi-ppp-kekeh-lgbt-masuk-tindak-pidana

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR akan memperjuangkan norma ketentuan terkait Lesbian, Gay, Biseksual, dan Trans-gender masuk dalam UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai perluasan makna dari tindak pidana perzinahan, kata Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati. “Fraksi PPP DPR RI meminta anggota Fraksi PPP yang membahas perubahan RKUHP untuk terus memperjuangkan dengan memasukan norma ketentuan LGBT dalam UU KUHP sebagai perluasan makna dari tindak pidana perzinahan,” kata Reni dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (19/12). Reni mengatakan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46/PUU-XIV/2016 soal permohonan penafsiran atas norma tentang zina, pemerkosaan dan perbuatan cabul sebagaimana tertuang dalam UU KUHP pasal 284, 285 dan 292 UU KUHP harus direspons secara proporsional. Menurut dia, putusan tersebut bukan berarti MK melegalkan perbuatan LGBT, namun MK menyerahkan perumusan norma soal LGBT ke pembuat undang-undang atau “law maker” yaitu DPR dan pemerintah. “Fraksi PPP juga akan melakukan komunikasi intensif dengan seluruh fraksi di DPR agar setuju dengan rumusan yang diusulkan Fraksi PPP,” ujarnya. Reni mengatakan, terkait dengan LGBT, Fraksi PPP DPR RI juga telah mengusulkan RUU Anti LGBT sebagai RUU inisiatif yang diusulkan oleh Fraksi PPP.

Anda Telah Menyalin Artikel Tanpa Izin, Jika Ingin Menyalin, Tuliskan Link Hidup ini di situs anda atau akan kami tindak! https://suaranasional.com/2017/12/21/ppp-perjuangkan-lgbt-masuk-kuhp/ .
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR akan memperjuangkan norma ketentuan terkait Lesbian, Gay, Biseksual, dan Trans-gender masuk dalam UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai perluasan makna dari tindak pidana perzinahan, kata Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati. “Fraksi PPP DPR RI meminta anggota Fraksi PPP yang membahas perubahan RKUHP untuk terus memperjuangkan dengan memasukan norma ketentuan LGBT dalam UU KUHP sebagai perluasan makna dari tindak pidana perzinahan,” kata Reni dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (19/12).

Anda Telah Menyalin Artikel Tanpa Izin, Jika Ingin Menyalin, Tuliskan Link Hidup ini di situs anda atau akan kami tindak! https://suaranasional.com/2017/12/21/ppp-perjuangkan-lgbt-masuk-kuhp/ .
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR akan memperjuangkan norma ketentuan terkait Lesbian, Gay, Biseksual, dan Trans-gender masuk dalam UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai perluasan makna dari tindak pidana perzinahan, kata Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati. “Fraksi PPP DPR RI meminta anggota Fraksi PPP yang membahas perubahan RKUHP untuk terus memperjuangkan dengan memasukan norma ketentuan LGBT dalam UU KUHP sebagai perluasan makna dari tindak pidana perzinahan,” kata Reni dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (19/12).

Anda Telah Menyalin Artikel Tanpa Izin, Jika Ingin Menyalin, Tuliskan Link Hidup ini di situs anda atau akan kami tindak! https://suaranasional.com/2017/12/21/ppp-perjuangkan-lgbt-masuk-kuhp/ .