DPR Sahkan UU MD3, Dua Fraksi Walkout

Written by Fat Haryanto. Posted in Liputan Media

Ilustrasi

JAKARTA – Rapat paripurna DPR RI beragendakan pengesahan Rancangan Undang-undang perubahan kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) diwarnai walkout oleh Fraksi Partai NasDem dan PPP.

Ketua Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate menilai seharusnya revisi dilakukan secara komprehensif. “Revisinya harus dilakukan secara subtantif, esensi-esensi pentingnya itu harus betul-betul menjadi perhatian dalam rangka menuju parlemen modern,” kata Johnny di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (12/2).

Johnny mengatakan, bahwa revisi yang dilakukan saat ini bernuasa pragmatisme dan cenderung adanya kepentingan kelompok yang ditonjolkan. Dengan tegas Johnny menganggap bahwa penambahan kursi DPR adalah bertujuan untuk menambah kekuasaan.

“Sulit untuk dibantahkan kalau ini bukan hanya untuk berbagi, Ini hanya untuk menambah kekuasaan,” ujarnya.

Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati menilai, fraksinya meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU MD3 dalam rapat paripurna. Sebab, kata Reni, ada sejumlah pasal yang telah disepakati di tingkat Panja revisi UU MD3 di Baleg melanggar konstitusi.

Salah satunya pasal 427 a ayat c tentang pengisian tambahan pimpinan MPR. Reni menjelaskan pasal tersebut bertentangan dengan putusan MK Nomor 117/PUU-VII/2009. Dalam RUU MD3 diputuskan frasa ‘diberikan’ terkait penambahan kursi pimpinan MPR. Padahal, putusan MK mengamanatkan penambahan kursi pimpinan bermakna ‘dipilih’ bukan ‘diberikan’.

“Pertama-tama kami di awal menyampaikan bahwa Fraksi PPP menemukan beberapa persoalan mendasar secara konstitusional di dalam perubahan kedua atas UU MD3 Nomor 17 tahun 2014. Maka dari itu kami memohon untuk ditunda dan dilakukan pembicaraan lebih lanjut,” kata Reni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2).

Pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan revisi UU MD3 terkait penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR itu harus dilihat dari bunyi pasalnya.

Ketika Pemilu 2014 terlaksana, sudah secara otomatis pemenang pemilu mendapat kursi pimpinan DPR/MPR. Namun pasca-Pemilu 2014, UU tersebut direvisi sehingga pemilihan kursi pimpinan menjadi berdasarkan

“Di UU baru ini apakah langsung mengakomodir partai pemenang pemilu atau melalui sistem pemilihan lagi,” tuturnya saat dibungi, Senin malam, (12/2/2018). (rizal/b)

Tanggal: 12 Februari 2018

Sumber: http://poskotanews.com/2018/02/12/dpr-sahkan-uu-md3-dua-fraksi-walkout/