UU MD3 Dianggap Bisa Ciptakan Oligarki DPR

Written by Fat Haryanto. Posted in Liputan Media

JAKARTA, (PR).- Rapat Paripurna DPR RI akhirnya menyetujui perubahan kedua Rancangan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menjadi undang-undang. Namun tidak semua sepakat dengan pengesahan ini sehingga membuat dua fraksi yang tak setuju, PPP dan Nasdem memilih walk out dari sidang paripurna.

Poin-poin perubahan kedua UU MD3 ini mencakup penambahan jumlah pimpinan yaitu tiga di MPR, satu di DPR, dan satu di DPD, mekanisme pemanggilan paksa terhadap pejabat negara atau masyarakat dengan melibatkan aparat Kepolisian, hingga penguatan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang dimiliki DPR.

Selain itu, ada juga tentang penghidupan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang sebelumnya sempat dihilangkan dan penambahan kewenangan Baleg dalam penyusunan RUU, penambahan mekanisme pemanggilan WNI dan orang asing, serta penguatan hak imunitas anggota parlemen.

Sebelum disahkan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanyakan kepada parlemen apakah perubahan kedua tentang UU MD3 ini dapat disetujui. Anggota parlemen yang hadir pun menyatakan setuju sehingga palu kemudian diketuk untuk menandai persetujuan perubahan kedua UU MD3 itu.

 

Melanggar konstitusi

Dari pihak yang menolak, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati dalam sidang mengatakan fraksinya meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU MD3 dalam rapat paripurna. Pasalnya, beberapa pasal yang telah disepakati di tingkat Panja Revisi UU MD3 di Baleg melanggar konstitusi. Pasal itu di antaranya Pasal 427 a ayat c tentang pengisian tambahan pimpinan MPR. 

"Pasal ini bertentangan dengan putusan MK Nomor 117/PUU-VII/2009. Dalam RUU MD3 diputuskan frasa 'diberikan' terkait penambahan kursi pimpinan MPR. Padahal, putusan MK mengamanatkan penambahan kursi pimpinan bermakna 'dipilih' bukan 'diberikan'," kata Reni.

PPP pun sempat meminta RUU MD3 kembali dibahas di tingkat Baleg, terutama pasal terkait pengisian tambahan pimpinan MPR. Karena permohonannya tidak diterima, PPP menyatakan tidak menyetujui RUU MD3 disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna.

"PPP tidak bertanggungjawab terhadap keputusan RUU MD3," kata dia.

Mencoreng DPR

Jhonny G Plate dari Fraksi Nasdem yang juga menolak pengesahan mengatakan, UU ini berpotensi mencoreng nama baik DPR di mata publik. Soalnya beberapa pasal seperti pemanggilan paksa pihak yang menolak datang dalam pemeriksaan melalui hak yang melekat pada DPR, penghinaan terhadap parlemen, tata kelola anggaran, dan hak imunitas anggota DPR akan terkesan menciptakan oligarki DPR sehingga lembaga wakil rakyat itu akan semakin dikritik oleh masyarakat.

"Ini mencederai mandat rakyat bahwa DPR sebagai pembuat undang-undang dan menodai demokrasi kita, kami sungguh menyesali itu. Makanya kami meminta pengesahan RUU MD3 ditunda," kata Jhonny. 

Adapun penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD dinilainya bertendensi politis dan tidak substantif. Karena itu, revisi Undang-undang MD3 yang menitikberatkan pada penambahan kursi Pimpinan DPR dan MPR ini tidak layak disetujui.

"Penambahan kursi Pimpinan DPR dan MPR tak berkorelasi dengan peningkatan kinerja dewan," ucapnya.

 

Persilakan uji materi

Menanggapi hal ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan pilihan yang diambil oleh PPP dan Nasdem adalah hal yang wajar. Dia pun mempersilakan bagi pihak yang tidak merasa puas untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

“Bukan sekali dua kali ini UU ada berbeda pendapat. Sah-sah sajalah. Kalau nanti ada gilirannya yang mau nguji (ke MK) silakan saja," kata Yasonna.

Adapun mengenai pasal-pasal yang dianggap kontroversial seperti hak imunitas bagi anggota DPR, Yasonna meminta agar masalah ini tidak terlalu dipersoalkan. Menurut dia, yang penting mengacu pada putusan MK yang mengkatakan mengenai persetujuan presiden untuk memeriksa anggota DPR.

"Kalau pun ditambah anak kalimat “mempertimbangkan MKD" ya itu hanya untuk mempertimbangkan, tidak ada kewajiban. Begitu juga soal pasal 122 huruf (k) tentang pengkritik anggota DPR bisa diproses hukum, di beberapa negara itu ada namanya contempt of court, ada namanya contempt of parliament. Itu biasalah, enggak perlu dipersoalkan. Tentu kita dalam pengadilan kita juga tidak sembarang," kata dia.

Sementara mengenai konsekuensi beban anggaran akibat penambahan sejumlah pimpinan DPR, MPR, dan DPD, pemerintah tak mengkhawatirkan hal itu. Menurut dia, penambahan ini dilakukan karena perlunya merespons dinamika politik tentang perlunya keadilan respresentasi pimpinan.

"Ini kan cuma sampai 2019. Di mana pun di dunia ini pemenang pemilu itu pasti ya masuk unsur pimpinan. Nah itu yang kita koreksi," ucapnya.***

Tanggal: 12Februari 2018

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2018/02/12/uu-md3-dianggap-bisa-ciptakan-oligarki-dpr-419412