Perpres PPK Penghargaan Pemerintah Pada Lembaga Pendidikan Keagamaan

Written by Fat Haryanto. Posted in Uncategorised

 
RMOL. Komisi X DPR RI mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang mengakomodasi pendidikan non formal masuk menjadi bagian tidak terpisahkan dalam dunia pendidikan.

Anggota Komisi X Reni Marlinawati mengatakan, perpres juga membuktikan pemerintah aspiratif atas masukan yang muncul dari masyarakat. Khususnya soal kebijakan sekolah lima hari alias full day school.

"Penguatan pendidikan karakter yang menempatkan pendidikan non formal seperti Madrasah Diniyah menjadi bagian penting dari program ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang telah tumbuh bersama masyarakat sejak lama," jelasnya di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (7/9).

Menurut Reni, terkait dengan pendanaan program perlu dipikirkan oleh pemerintah. Mengingat, amanat konstitusi telah memerintahkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen.  

"Apakah pendanaan program penguatan pendidikan karakter tersebut diambil dari alokasi 20 persen dari APBN atau tidak," katanya.

Lanjutnya, dalam implementasi Perpres 87/2017 dibutuhkan koordinasi berbagai kementerian dan lembaga.

"Kementerian terkait yang mendapat delegasi untuk menindaklanjuti program penguatan pendidikan karakter ini, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pemda agar melakukan koordinasi dengan baik dan membuat aturan turunan yang lebih detail. Agar norma yang terkandung dalam perpres dapat berjalan efektif," jelas Reni yang juga ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). [wah] 

Tanggal: 7 September 2017

Sumber: http://nusantara.rmol.co/read/2017/09/07/306123/Perpres-PPK-Penghargaan-Pemerintah-Pada-Lembaga-Pendidikan-Keagamaan-

Punya Keluhan soal Full Day School? Bisa Ngadu di Sini

Written by Fat Haryanto. Posted in Uncategorised

Ilustrasi

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengevaluasi Permendikbud Nomor 23/2017 tentang Full Day School atau 8 jam sekolah.

Namun sepertinya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tidak memedulikannya. Permendikbud tentang Full Day School tetap dijalankannya.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reni Marlinawati mengkritik kebijakan yang dilakukan oleh Muhadjir. Pasalnya, dia mendapatkan laporan bahwa terdapat kritikan yang begitu besar akibat adanya Full Day School.

"PPP ini sangat kebanjiran kritik dan protes dari berbagai lapisan masyarakat," ujar Reni dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (3/8).

Reni menambahkan, dari aduan yang ia terima orang tua murid sangat mengeluhkan kebijakan tersebut. Bagaimana anak-anak mereka sangat tertekan dan kelelahan adanya Full Day School. "Jadi anak-anak sangat kecapean adanya Full Day School ini," katanya.

Oleh sebab itu anggota Komisi X DPR ini meminta kepada Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti wacana penerbitan Perpres tersebut. Sebab adanya kebijakan Full Day School ini banyak mendapatkan kritik.

‎"Fraksi PPP juga belum tahu progres wacana Perpres itu sudah sampai mana," ungkapnya.

Untuk itu Fraksi PPP membuka posko pengaduan lewat Facebook: Pengaduan FDS PPP, Twitter @pengaduan_fds, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.‎, dan SMS, WhatsApp ke 081297551116. Nantinya pengaduan-pengaduan dari masyarakat mengenai Full Day School akan disampaikan ke pemerintah langsung. Sehingga bisa mendapatkan perhatian.

"Ini akan disampaikan ke Presiden Jokowi dan Kemendikbud sehingga bisa menjadi rekomendasi," pungkasnya.

Tangal: 3 Agustus 2017

Sumber: http://www.jawapos.com/read/2017/08/03/148570/punya-keluhan-soal-full-day-school-bisa-ngadu-di-sini

Menurut PPP, Banyak Sekolah Terapkan "Full Day School" karena Gengsi

Written by Fat Haryanto. Posted in Uncategorised

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan membuka posko pengaduan full day school, Kamis (3/8/2017).
 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Reni Marlinawati mengatakan, banyak sekolah yang terpaksa menerapkan sistem Full Day School atau sekolah 8 jam.

Meski pemerintah tidak memaksa penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017, banyak sekolah terpaksa tetap menerapkan aturan tersebut karena gengsi.

Menurut dia, ada sekolah yang belum siap dengan aturan itu.

"Sekolah itu punya gengsi sendiri. Tidak ada bagi kepala sekolah, 'Enggak usah dulu deh, kita kan belum siap'. Mereka harus memperlihatkan, karena itu prestise di mata masyarakat, di mata pejabat di atasnya," kata Reni, dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).


Oleh karena itu, PPP berharap agar peraturan presiden yang tengah dirancang Presiden Joko Widodo, bisa membatalkan aturan 8 jam sekolah yang ada dalam Permendikbud.

"Perpres tidak boleh hanya copy paste dari Permendikbud yang sudah ada," tambah Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi.

Reni mengaku sudah menerima berbagai aduan dari masyarakat.

Warga Sukabumi, misalnya, mengadu kepada Reni bahwa anaknya yang duduk di Sekolah Dasar harus mulai bangun pukul 04.30 WIB.

Pukul 05.30 WIB, anaknya sudah harus berangkat ke sekolah dan baru bisa pulang pukul 17.30 WIB.

"Berangkat masih ngantuk, pulangnya ngantuk juga. Berangkat dibopong, pulang dibopong. Sampai rumah langsung mandi, tidur lagi karena harus bangun pagi," kata dia.

"Praktis, setelah full day school tidak bisa lagi bercengkrama dengan anaknya," kata anggota Komisi X DPR ini.

Dalam jumpa pers tersebut, Fraksi PPP turut menghadirkan anggota DPRD dari Kabupaten Rembang, Zainul Umam.

Zainul mengatakan, setidaknya ada dua SMA yang menerapkan sistem sekolah 8 jam sebagaimana yang diatur dalam Kemendikbud, yakni SMA 1 Rembang dan SMA 1 Kragan.

Menurut dia, sekolah 8 jam tersebut mengganggu aktivitas sekolah madrasah diniyah dan pesantren.

"Orangtua protes, anak kecapekan enggak ikut kegiatan di pesantren. Pulang sampai pesantren, sampai pondok saya itu, jam 5. Padahal sebelumnya jam 1 sampai pondok, jam setengah 2 bisa ikut kegiatan di pesantren," ujar Zaimul.

Selain itu, kata dia, siswa juga kesulitan mencari transportasi jika harus pulang di sore hari. Uang saku untuk anak sekolah juga otomatis meningkat.

"Anak-anak untuk interaksi sosial dengan masyakat, dengan orang tua juga jadi tidak bisa. Biasanya kalau di desa, anak banyak bantu orang tuanya," ujar dia.

Untuk menindaklanjuti aduan yang masuk, PPP pun membuka posko pengaduan Full Day School.

Masyarakat bisa menyampaikan aduan melalui telepon, SMS atau WhatsApp ke nomor 081297551116.

Selain itu, aduan juga bisa disampaikan ke Facebook Pengaduan FDS PPP, Twitter @pengaduan_fds, dan email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.." target="_blank" rel="nofollow">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

"Hasil posko ini akan jadi rekomendasi resmi yang akan kami sampaikan ke pemerintah. Baik ke Kemendikbud atau pun ke Presiden," ujar Reni.

Tangal: 3 Agustus 2017

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2017/08/03/17295611/menurut-ppp-banyak-sekolah-terapkan-full-day-school-karena-gengsi

Pak Jokowi, Pemilihan Rektor Harus Bebas Intervensi Politik

Written by Fat Haryanto. Posted in Uncategorised

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati menyatakan Perguruan Tinggi (PT) merupakan institusi yang memiliki kebebasan akademik, sehingga dia harus mandiri di dalam menggali berbagai pemikiran dan keilmuan.

Ini disampaikan Reni menyikapi rencana pemerintah memberikan kewenangan pemilihan rektor PT kepada presiden. Menurut dia, rektor seharusnya dipilih oleh senat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (PT). Tidak boleh dicampuri dengan politik.

"Seharusnya rektor itu dipilih oleh senat, tidak boleh ada intervensi politik sekecil apa pun. Kalau kemudian PT dipolitisasi, itu sangat bahaya," ujar Reni usai menghadiri buka puasa bersama di kediaman Ketua MPR Zulkifli Hasan, Jumat (2/6).

Saat ditanya apakah ada politisasi dengan pemilihan rektor diputuskan oleh presiden, Reni mengaku belum bisa menyimpulkan seperti itu. Sebab, dia belum mengetahui apakah itu murni pemikiran Presiden Joko Widodo, atau sekedar wacana yang dikembangkan.

"Tapi saya yakin seyakinnya, presiden sudah paham bahwa UU Pendidikan Tinggi, mekanisme penanggungjawab PT adalah rektor dan seuruh penanggungjawab rektor itu adalah menteri Ristek Dikti," tegas dia.

Maka yang harus dilakukan, bagaimana presiden memberikan sebuah penekanan kepada menteri di dalam melakukan pengawasan dan penerapan seluruh proses peraturan pendidikan tinggi di dalam UU Dikti.

Di sisi lain, bila wacana yang dikembangkan sebagian orang ini berjalan, itu menurutnya akan mengganggu kinerja presiden. Sebab, jumlah PT tidak sedikit.

"Apakah PTS atau PTN, sekarang kan ada 4.198 PT di Indonesia. Bayangkan kalau sekarang rektornya harus dipilih presiden, kapan waktunya," tukas ketua Fraksi PPP DPR itu.

Karenanya, PT sebagai pusat kajian berbagai pemikiran harus diberikan kebebasan dalam memilih pemimpinnya. Bila dalam perjalanan muncul kelompok-kelompok radikalis dari dalam kampus, pemerintah tidak boleh mengeneralisir semua PT seperti itu.

"Bukan berarti harus dibombardir begitu. Saya kira presiden akan sangat bijak menyikapi keberatan dunia pendidikan tinggi, karena saya mendapatkan berbagai protes, menyampaikan keberatan kepada saya langsung agar aspirasi ini disampaikan pada pemerintah," pungkas Reni.(fat/jpnn)

Tanggal: 2 Juni 2017

Sumber: http://ramadan.jpnn.com/news/pak-jokowi-pemilihan-rektor-harus-bebas-intervensi-politik

PPP Pertimbangkan Netral pada Pilkada DKI Putaran Kedua

Written by Fat Haryanto. Posted in Uncategorised

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kemungkinan akan netral pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Pada putaran pertama, PPP bersama Demokrat dan dua partai lainnya mengusung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

Berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan ini tak melaju ke putaran kedua.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menuturkan, keputusan terkait dukungan pada putaran kedua mempertimbangkan persatuan partai.

Meski tak memungkiri sebagian besar simpatisan cenderung mengalihkan dukungan kepada  pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, ada pula bagian dari PPP yang mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

"Kalau kami nanti menyerahkan, sebenarnya bahasanya bukan netral, bisa jadi kemudian PPP mengatakan ini kami serahkan kepada pilihan masing-masing konstituen, jajaran partai. Itu kami hormati," ujar Arsul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

"Toh partai ini di putaran kedua kan dukungan formal tidak diperlukan. Untuk apa kami (pusat) teriak-teriak mendukung kalau gerbongnya enggak ikut, cuma lokomotifnya saja, atau gerbongnya jalan ke tempat yang lain," lanjut dia.

Arsul mengatakan, PPP tak ingin internal partai kembali bergejolak hanya karena persoalan dukungan pilkada.

PPP mengalami masalah dualisme partai sejak dua tahun terakhir dan konsolidasi secara nasional dianggap hampir sempurna.

"Kami kan enggak mau hanya karena soal Pilkada DKI, eskalasi internal membesar lagi. Buat kami, taruhannya unity party," kata anggota Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, saat ditemui sebelum rapat paripurna DPR, Kamis (23/2/2017), Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengatakan, partainya baru akan menentukan sikap terkait Pilkada DKI putaran kedua setelah penetapan hasil Pilkada DKI putaran pertama.

Sikap yang bermunculan saat ini, kata dia, masih merupakan sikap perorangan. Tak menutup kemungkinan, PPP memilih berada di posisi netral pada putaran kedua nanti.

Tanggal: 24 Februari 2017

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2017/02/24/18453711/ppp.pertimbangkan.netral.pada.pilkada.dki.putaran.kedua