TNI, Rakyat dan Silat

Written by Fat Haryanto. Posted in Politik

Bersama Rakyat TNI Kuat itulah tema yang diusung pada Hari Ulang Tahun TNI yang ke 72, yang diselenggarakan di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten. Tema yang mengingatkan kita bahwa sesungguhnya TNI berasal dari rakyat. TNI yang hari ini ada, tidak bisa dilepaskan dari tradisi perlawanan terhadap penjajah Asing. Dengan kata lain TNI tak bisa dipisahkan dari akar sosiologisnya yaitu rakyat itu sendiri.

Selain temanya kembali ke rakyat, HUT TNI ke 72 terasa istimewa, sebab TNI memperagakan seni beladiri yang merupakan warisan para leluhur bangsa yaitu Silat. Silat tentu saja bukan hanya warisan para leluhur, namun juga, Silat merupakan simbol beladiri perlawanan rakyat terhadap penjajah asing. Tidak kurang dari 1.800 prajurit TNI memperagakan Silat secara dahsyat.

Pertanyaan yang menggelitik adalah mengapa peragaan silat menjadi sesuatu yang istimewa.

Tugas utama TNI adalah menjaga pertahanan negara. Sejauh ini, TNI bukan hanya mempertahankan kedaulatan negara secara fisik, namun juga TNI mempertahankan tumpah darah bangsa ini secara non fisik yaitu berupaya mempertahankan budaya bangsa.

Dalam mempertahankan negara secara fisik, TNI dalam HUT kali ini mendemonstrasikan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang tercanggih, dari semua angkatan (AD, AL dan AU) dan juga cara penggunaannya.

Sedangkan, dalam hal mempertahankan negara non fisik berupa budaya, prajurit TNI juga memperagakan bela diri Silat, yang merupakan alutsista non fisik, warisan para pejuang, tanpa harus malu dicibir orang lain. Hal ini perlu penulis berikan apresiasi setinggi-tingginya.
Pertunjukan silat yang diperagakan prajurit TNI terasa istimewa, sebab selama ini Pencak Silat sebagai olahraga warisan nenek moyang dan simbol perlawanan terhadap penjajah, seakan sudah mulai dilupakan banyak pihak. Dalam HUT kali ini, Silat sebagai belahan jiwa dari rakyat telah diperagakan oleh prajurit TNI secara dahsyat.

Silat Alat Perjuangan
Tak diragukan lagi Silat merupakan bela diri yang berasal dari nenek moyang Indonesia. Seperti dipaparkan oleh Draeger Donn F dalam bukunya Weapons and fighting arts of Indonesia, para leluhur Indonesia telah memiliki cara pembelaan diri yang ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupannya atau kelompoknya dari tantangan alam. Karena itu mereka menirukan gerakan binatang yang ada di alam sekitarnya, seperti gerakan kera, harimau, ular, atau burung elang.

Sejauh ini perkembangan Silat yang bisa dipelajari dari artefak yang ada, bela diri Silat berkembang sejak abad ke-7 masehi. Karena itu, kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, Sriwijaya dan Pajajaran mempunyai prajurit-prajurit tangguh yang mempunyai kemampuan bela diri Silat yang luar biasa.Tradisi silat diturunkan secara lisan dan menyebar dari mulut ke mulut, diajarkan dari guru ke murid, sehingga catatan tertulis mengenai asal mula silat sulit ditemukan. Sejarah silat dikisahkan melalui legenda yang beragam dari satu daerah ke daerah lain.

Jika kita mau jujur terhadap perjuangan bangsa ini, maka perjuangan nenek moyang kita yang mempertahankan setiap jengkal dari Republik ini tidak bisa dipisahkan dari beladiri Silat.

 Penjajah Eropa dengan segala kedigjayaan senjata dan bela diri Eropa, harus bertekuk lutut di kaki para pejuang.

Sebagai budaya bangsa, beladiri Pencak Silat merata dimiliki oleh para pejuang kemerdekaan dengan ciri khas gerakan masing-masing pada setiap daerah. Tak berlebihan kalau kita sebagai bangsa Indonesia mengklaim kepada UNESCO bahwa Pencak Silat adalah warisan non benda dari budaya Indonesia.

Bukan hanya Eropa yang pernah dibuat pontang panting, demikian juga dengan penjajah Jepang. Jepang dengan persenjataannya yang luar biasa mampu mengalahkan sekutu, kemudian merangsak menjajah Indonesia. Penjajahan Jepang selama 3,5 tahun juga dihadapi para pejuang kemerdekaan dengan beladiri Silat. Lagi-lagi Jepangpun harus tunggang langgang dari Indonesia.

Pada masa agresi Belanda pertama maupun kedua, para pejuang dengan gagah berani melawan agresor dengan senjata seadanya dan juga beladiri Silat. Agresor yang dipimpin penjajah Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia, mendapat perlawanan dari rakyat dengan beladiri Silat, akhirnya harus pulang kampung kembali ke Eropa.

Kini Silat telah mendunia, namun sayang banyak anak bangsa sendiri justru yang tak mempelajarinya baik filosofi maupun gerakannya. Hal ini menjadi tanggungjawab kita bersama untuk mengembalikan beladiri Silat sebagai salah satu identitas jati diri bangsa.

TNI telah memulainya dengan memperagakan beladiri Pencak Silat dengan sangat dahsyat. Semoga ini jadi momentum, untuk kita menjaga budaya luhur bangsa ini dengan mempelajari dan mengembangkan Silat menjadi budaya dunia.

Bersama Rakyat TNI Kuat, bukan hanya slogan semata, namun sebuah bukti nyata bahwa TNI dengan gagah dan bangga memperagakan beladiri budaya bangsa. Karena itu, TNI, Rakyat dan Silat, merupakan tiga komponen yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Selamat HUT TNI Ke 72, BERSAMA RAKYAT TNI KUAT.
Dr. Hj. Reni Marlinawati
(Ketua FPPP, anggota Komisi X DPR RI)

Sarung Jokowi dan Mbah Maemun

Written by Fat Haryanto. Posted in Politik

Presiden Jokowi mungkin termasuk salah seorang presiden yang paling sering mengenakan sarung. Dalam keseharian di istana Merdeka dan Bogor, misalnya, Jokowi sering pakai sarung. Bahkan ketika santai di Kebun Raya Bogor, Jokowi sering memakai sarung. Apalagi kalau beliau bertemu dengan ulama dan santri, niscaya pakai sarung.

Jika Presiden Abdurrahman Wahid rajin memakai sarung, itu hal biasa. Dari “sono”nya! Gus Dur seorang ulama, dari kecil sudah nyantri, cucu pendiri Nahdhatul Ulama. Sedangkan Jokowi?

Jokowi adalah orang Jawa tulen. Bahkan sebagian masyarakat Indonesia dan intelektual menyebutnya “orang abangan”. Jokowi – meski kini Presiden RI – tapi keturunan wong cilik, sehingga di masyarakat Jawa disebut bronjotnya orang abangan.

Orang abangan biasanya suka berbusana ala Jawa. Pakai baju blangkon atau lurik khas Jawa. Bawahannya bukan sarung, tapi kain batik Jawa yang cara memakainya juga khas Jawa. Unik dan sulit.

Saya senang sekali dengan Jokowi yang sering memakai sarung – sebuah simbol pakaian santri. Ini artinya, Jokowi mengakui bahwa kaum santri adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. Dalam pidato penutupan Mukernas PPP 2017, Presiden Jokowi mengungkapkan peran para ulama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. “Tanpa peran besar ulama,” ujar Presiden, “tidak ada kemerdekaan Indonesia.” Para ulama adalah pejuang terdepan dalam perang pembebasan Indonesia dari penjajahan asing, tambahnya.

Clifford Geertz membagi orang Jawa dalam tiga kategori. Abangan, priyayi, dan santri. Masing-masing punya identitas. Abangan adalah kelompok wong cilik yang dekat dengan mistisisme. Priyayi adalah kelompok bangsawan, raja, atau pamongpraja yang budayanya Hinduism. Sedangkan santri adalah kelompok Islam.

Geertz memisahkan ketiga kelompok ini secara kultural dan ketiganya dianggap sulit menyatu. Seperti air dan minyak. Tapi apa yang terjadi belakangan? Ternyata, ketiga kategori versi Geertz ini bisa menyatu dan saling berinteraksi secara positif.

M Bambang Pranowo dalam disertasinya yang berjudul Creating Islamic Tradition in Rural Java (Monash University, 1991) menyatakan pengelompokan Geertz dalam “abangan, priyayi, dan santri” kini sudah mencair seiring proses islamisasi yang makin menguat di pusat-pusat kebudayaan Jawa seperti Yogya dan Solo. Ciri budaya Hinduisme yang melekat dalam tradisi abangan dan priyayi, tulis Bambang, kini telah memudar dan beralih pada ciri santriisme yang Islam.

MC Ricklef, Indonesianis dari Australian National University (ANU) menyatakan: Setelah 600 tahun Islam masuk ke Jawa, identitas kultural Jawa yang Hinduisme kini berangsur mengalami transformasi menuju identitas Islamisme. Akulturasi Hinduisme dan Islamisme pada budaya Jawa yang dirintis Wali Songo kini makin menguat pada Islamisme. Saat ini, tulis Ricklefs, identitas Jawa bukan lagi berbasis Hinduisme, tapi sudah menjadi Islamisme.

Dari perspektif itulah, saya melihat makna sarungannya Jokowi ketika hadir di Mukernas PPP. Saya bahkan mendengar dari seluruh pidato Pak Jokowi di Mukernas: Beliau berminat besar untuk memperbaiki akhlak bangsa Indonesia melalui penguatan pendidikan agama, khususnya di madrasah dan pondok pesantren.

Menurut Presiden, perubahan dunia akibat kemajuan teknologi sangat dahsyat. Hari ini kita melihat, kata Presiden, dunia sudah terhubung melalui internet secara instan. Membagi informasi, megirim uang, menanyakan sesuatu, dan mendengarkan berita apa pun – tinggal klik di gadget. Semuanya tersaji serba instan. Kondisi ini mempengaruhi perilaku manusia. Akhlak dan moralitas mana yang kompatibel dengan gaya hidup serba instan tersebut.

Generasi muda saat ini, ungkap Jokowi, masuk dalam kategori Generasi Y (Gen-Y). Gen-Y, tambah Presiden, mempunyai paradigma tentang moralitas yang berbeda dengan generasi kita sekarang, yang umumnya masih berada dalam lingkup Generasi X (Gen-X). 
Gen-Y (usia 16-35 tahun) lazim disebut Generasi Milenial. Manusia Gen-Y tak butuh media cetak. Tinggal search berita di smartaphone, sesuai keinginan, berita itu tersaji secara instan dengan aneka pilihan. Manusia Gen-Y tahu apa yang mereka mau. Jokowi serius memikirkan bagaimana mengatasi problem kenakalan remaja dan akhlak manusia Gen-Y tersebut. 

Pendidikan umum yang jumlah jam pelajaran agamanya sangat sedikit dan disajikan secara konvensional, ujar Jokowi, niscaya tak akan mampu mengatasi problem moral dan akhlak Gen-Y. Maka, mau tidak mau, disukai atau tidak, kita harus kembali kepada agama. Yaitu agama dengan pendekatan yang kompatibel dengan obsesi Gen-Y. Yaitu, keberagamaan yang terbuka, menjunjung keadilan, kemanusiaan, kedamaian, dan cinta kasih. Semuanya, kata Presiden, ada dalam dunia pesantren. 
Presiden Jokowi menyatakan, pendidikan di madrasah dan pesantren akan menjadi penyelamat Gen-Y yang saat ini sudah mulai “menguasai” dunia kita. Tantangannya: bagaimana pendidikan agama di madrasah dan pesantren yang telah terbukti berhasil mendidik moral dan akhlak murid-muridnya itu bisa mengadaptasi obsesi Gen-Y?

Dari perspektif itulah kita melihat “sarung” yang disukai Presiden Jokowi. Sarung tidak hanya simbol kultural Indonesia yang sejati, tapi juga simbol keseriusan kepemimpinan nasional untuk mengatasi gejolak moral dan akhlak pada Gen-Y dengan pendidikan agama model madrasah dan pesantren.

Seperti pernyataan Jokowi – Mbah Maemun Zubair (Ketua Dewan Syuro PPP) yang selalu pakai sarung adalah orang tua kita. Orang tua – pengasuh pesantren yang jadi panutan dan teladan – yang perspektifnya jauh ke depan. Yaitu mendidik Gen-Y melalui pendekatan kultural, intelektual, dan spiritual di madrasah dan pondok pesantren.(*)

Membaca Ulang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Written by Fat Haryanto. Posted in Politik

DALAM bulan-bulan terakhir, suhu politik Indonesia khususnya di Jakarta menjadi memanas. Demi mengalahkan kelompok Islam, kalangan anti Islam menuduh kelompok Islam sebagai anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terkesan kuat kelompok anti Islam menuduh secara tidak langsung kelompok Islam adalah yang anti NKRI. Asumsi ini tentu saja jauh panggang dari api. Ini adalah pandangan yang bisa mengelabui bagi generasi muda yang tidak mau menengok sejarahnya. NKRI yang kita nikmati adalah buah karya dari jerih payah dari salah satu tokoh besar Islam Indonesia, yaitu M. Natsir, Ketua Umum Partai Politik Islam Masyumi, dan Ketua Persatuan Islam sekaligus pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
 
 

Mengapa M. Natsir? M. Natsir ditonjolkan tidak bermaksud mengabaikan peran tokoh lain. Ketika Proklamasi Kemerdekaan dicetuskan pada 17 Agustus 1945, tidak serta merta menjadikan Indonesia merdeka. Kemerdekaan baru diakui dunia pada 1950, setelah Mesir --sebagai negara pertama--mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara yang baru saja diproklamasikan seakan tenggelam dan menghilang dengan adanya agresi militer Belanda pada 21 Juli 1947 dan pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Pada masa revolusi, melalui berbagai perjanjian dan tipu muslihat Belanda,Indonesia diciptakan untuk menjadi negara boneka Belanda.

Negara kesatuan yang lahir seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 seakan hilang,bersamaan dengan munculnya Republik Indonesia Serikat (RIS), buah rekayasa Belanda. Hanya tinggal hitungan waktu saja, Indonesia akan benar-benar menjadi negara boneka selamanya, andaikan saja tak muncul gagasan brilian berupa Mosi Integral, yang dapat menyelamatkan Indonesia, dari seorang Natsir.

Gagasan Mosi Integral

Penelitian Murjoko (2004),menunjukkan paling tidak ada empat peristiwa,mengapa M. Natsir mengajukan Mosi Integral.Gagasan tersebut, berkaitan dengan sejumlah peristiwa saling berkaitan satu sama lain yang saling mempengaruhi dalam mewujudkan NKRI. Adapun ke 4 peristiwa penting tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, susunan negara Indonesia pertama kali adalah Negara Kesatuan. Susunan Negara Indonesia yang pertama kali diproklamasikan  pada 17 Agustus 1945 adalah merupakan Negara Kesatuan. Hal ini dapat terlihat dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan. Sebagaimana disampaikan oleh M.Natsir dalam pidato pada sidang Konstituante II tahun 1957, "alasan historis bahwa susunan negara Indonesia yang pertama kali diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah Negara Kesatuan".

Kedua,strategi menghadapi politik “devide et impera” Belanda. Faktor berikutnya yang dapat mendorong M. Natsir mengajukan Mosi Integral di Parlemen RIS adalah untuk menghadapi strategi Belanda yang telah berhasil mendirikan negara RIS atau federal. Terbentuknya RIS bukan sebuah kebetulan, namun telah direncanakan oleh Belanda sejak jauh- jauh hari sebelumnya. Melalui berbagai perjanjian diantaranya pertama, Konferensi Maliono I dan II,kedua, perjanjian Linggarjati, ketiga, perjanjian  Renvile dan yang keempat Konferensi Meja Bundar (KMB). Perjanjian-perjanjian tersebut di atas mempunyai kesamaan satu sama lainnya yakni merupakan upaya Belanda untuk memecah belah persatuan Indonesia.

Dalam perundingan KMB pada 29 Oktober 1949 konstitusi RIS disepakati dalam KMB. Dalam konstitusi RIS tersebut bentuk Negara Indonesia adalah Republik Indonesia Serikat(RIS) yang terdiri dari 16 negara bagian.
Ketiga, terjadinya gerakan separatis di berbagai daerah diantaranya  sebagai berikut: (1) Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pada 23 Januari 1950 (2)pemberontakan kapten Belanda Westerling di Bandung dan Jakarta. (3) Pemberontakan Andi Azis cs pada 5 April 1950 di Makassar. (4) Peberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) pada 26 April 1950 di Maluku.

Keempat, stabilitas pemerintahan yang tidak stabil. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 sampai dengan munculnya Mosi Integral Natsir pada tahun 1950paling tidak ada 12 kali kabinet yang dibongkar pasang, termasuk di dalamnya kabinet Natsir.

Melihat kondisi negara kesatuan yang baru saja merdeka 'porak poranda' oleh gejolak baik internal maupun eksternal membuat M.Natsir dan juga pemimpin bangsa lainnya, merasa prihatin. Kuatnya pengaruh Belanda yang 'dilegalkan' melalui berbagai perjanjian membuat kekuataan bangsa menjadi terbelah. Sebagian setuju dengan bentuk RIS.Sebagian lagi tetap menginginkan negara kesatuan.

Kondisi ini memaksa seorang M.Natsir, dari Fraksi Masyumi harus bekerja keras melobi dan memberikan pencerahan kepada semua fraksi-fraksi yang ada di DPR RIS akan persoalan bangsa yang sangat memprihatinkan ini.Dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini, maka M.Natsir berkesimpulan bahwa perlu adanya penyelesaian secara menyeluruh atau integral dan terprogram dengan baik dalam upaya menyelesaikan persoalan bangsa waktu itu. Natsir mengusulkan perlunya integrasi antara RIS dan RI, namun usulan ini ditolak, karena kepala-kepala negara bagian yang dibentuk oleh Belanda keberatan untuk bergabung dengan Republik Indonesia (Yogyakarta), karena statusnya adalah sama-sama negara bagian menurut Konstitusi RIS.

Atas keberatan beberapa negara bagian tersebut, tidak membuat Natsir berputus asa. Menurut Murjoko, dalam tesisnya, kemudian M.Natsir mengajukan gagasan agar semua negara-negara bagian sama-sama mendirikan negara Kesatuan melalui prosedur parlementer. Adapun cara yang ditempuh adalah semua negara bagian sama-sama membentuk negara Kesatuan dengan jalan semua negara bagian harus membubarkan diri terlebih dahulu. Dan untuk menjawab keragu-raguan setelah semua negara-negara bagian membubarkan diri masing-masing, apakah negara Republik Indonesia masih tetap ada atau tidak ada. Maka M. Natsir dengan diplomatis mengatakan kita tidak perlu khawatir untuk membubarkan negara-negara bagian tersebut. Hal ini karena kita tidak meragukan mutu dan kepribadian tokoh Proklamator Republik Indonesia yakni Sukarno dan Mohammad Hatta akan tetap menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia nantinya.

Usul M.Natsir mendapatkan persetujuan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR RIS. Sebagai bukti persetujuan berbagai fraksi memberikan dukungan tandatangan untuk diajukan dalam sidang Pleno DPR RIS pada 3 April 1950. Berbekal dukungan tersebut, M. Natsir mengajukan “Mosi Integral” tentang penyatuan kembali negara-negara bagian menjadi negara Republik Indonesia di Parlemen RIS.

Dari pemaparan di atas kita dapat melihat bahwa Mosi Integral Natsir merupakan proklamasi kemerdekaan kembali NKRI yang kedua. Sumbangsih yang tak ternilai harganya bagi bangsa ini, maka sudah sepantasnya para pemimpin bangsa, pihak kepolisian dan  kalangan militer, tidak melupakan jasa para ulama yang telah berkorban baik harta jiwa dan untuk bangsa ini. Perlakukanlah umat Islam sebagai tuan rumah bagi bangsanya sendiri. Sangat salah jika umat Islam dituduh sebagai kelompok yang anti NKRI, sebaliknya umat Islamlah yang mempertaruhkan segalanya bagi kelangsungan NKRI. Tidak ada yang lebih mencintai negeri ini kecuali umat Islam, sejarah telah membuktikannya. [***]

Penulis adalah ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR RI

Tanggal: 23 Februari 2017

Sumber: http://politik.rmol.co/read/2017/02/23/281568/Membaca-Ulang-Negara-Kesatuan-Republik-Indonesia-(NKRI)-

Strategi untuk Memenangkan Posisi Perempuan di Parlemen

Written by Fat Haryanto. Posted in Politik

Dr.Hj. Reni Marlinawati
(Ketua Fraksi PPP, Anggota DPR RI, Komisi X)

Tidak ada satupun rumus politik berupa strategi yang dapat menjelaskan bagaimana perempuan dapat memenangkan posisi strategis di parlemen. Sebagai seorang muslim kita yakin bahwa kekuasaan atau jabatan semata-mata kehendak Allah, meski demikian ikhtiar kita sebagai manusia untuk bekerja keras dan cerdas. Posisi apapun di parlemen, apalagi posisi startegis, tetap harus kita maknai sebagai suatu amanah.

Dalam doktrin Islam (AL-Qur’an dan sunnah) antara laki-laki dan perempuan diberi beban tugas yang sama untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, tidak ada pengecualianya. Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa ‘’orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, saling menjadi pelindung satu sama lain, mereka menganjurkan yang ma’ruf, melarang yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-nya mereka itulah yang akan mendapat rahmat Allah (Q.S. At-Taubah/9 :71).

Begitu juga dengan UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, peran perempuan dan laki-laki di semua urusan adalah sama. Hal ini dapat kita lihat dalam UUD NRI 1945, Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Selain itu, UUD 1945 hasil amandemen kedua Pasal 28D ayat 1 memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama, bagi setiap orang.

Implementasi dari UUD 1945 tersebut diturunkan salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak politik perempuan antara lain diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

Pertama, Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Kedua, Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Lebih lanjut, UU No. 39 Tahun 1999 bahkan secara khusus mengatur mengenai hak perempuan tentang Hak Wanita. Pasal 46 menyatakan bahwa “Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.”

Pemilihan umum (pemilu) Tahun 2004 yang merupakan pemilu kedua pada era reformasi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum untuk pertama kalinya dicantumkan ketentuan yang mengatur mengenai keterwakilan 30% untuk perempuan.

“Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.” Selanjutnya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 dilaksanakan berdasarkan UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Demikian juga dengan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD jumlahnya lebih banyak. Selain mengatur mengenai keterwakilan 30% untuk perempuan UU No. 10 Tahun 2008 juga mengatur beberapa ketentuan lain yang terkait dengan keterwakilan 30% untuk perempuan. Begitu juga dengan UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu, DPR, DPD dan DPRD, sama menegaskan akan pentingnya keterwakilan perempuan.

Gerakan Perempuan dan Politik

Ada berbagai permasalahan yang timbul pada masa reformasi. Baik di bidang ekonomi, politik, sosial, agama, dan budaya terjadi konflik dan perlu segera dilakukan upaya penyelesaian. Salah satu permasalahan bangsa yang timbul pada masa reformasi adalah peran perempuan dalam ranah politik atau pengambil keputusan.

Jika kita melihat undang-undang, maka hampir bisa dipastikan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah politik. Namun jika kita lihat realitasnya perempuan dalam politik memang sangat kecil sekali partisipasinya. Partisipasi perempuan Indonesia dalam lembaga legislatif baru dimulai pada tahun 50-an. Pada saat itu, perempuan yang berhasil menduduki kursi di DPR periode tahun 1955-1956 baru berjumlah 17 orang atau 6,3% dari total 289 orang Anggota DPR. Jumlah ini secara kuantitas meningkat menjadi 25 orang pada periode berikutnya, yaitu pada masa Konstituante (1956-1959), tetapi sebenarnya persentasenya lebih kecil dibanding dengan periode sebelumnya (5,1%), mengingat pada masa ini jumlah total Anggota DPR meningkat hampir dua kali lipat menjadi 513 orang.

Fasilitas yang begitu besar 30% dari undang-undang hingga tahun 2014 tetap tak terpenuhi oleh kalangan perempuan untuk menjadi anggota legislatif. Ada beberapa alasan yang menyebabkan hal tersebut. Dalam pandangan penulis ada beberapa hambatan yang harus dihadapi aktifis politik perempuan.

Pertama, hambatan langsung, kurangnya kepercayaan perempuan terhadap sistem politik. Selama ini politik selalu dikesankan sebagai dunia laki-laki, karenanya kalangan perempuan tidak perlu masuk ke dalam system politik. Hal ini juga berimplikasi pada rendahnya minat perempuan terjun dalam dunia politik, selain juga disebabkan rasa kurang percaya diri.

Kedua, kurangnya perhatian partai politik terhadap kalangan perempuan. Kalangan perempuan yang mempunyai banyak keterbatasan dibiarkan bertarung dengan laki-laki.Seharusnya partai politik memberikan ‘keistimewaan’ terhadap kalangan perempuan.

Ketiga, hambatan yang bersifat mendasar adalah pemahaman keagamaan yang terlalu patriarki, sehingga menyulitkan kalangan perempuan. Dunia politik seakan menjadi milik laki-laki dan perempuan hanya boleh di dapur, kasur dan sumur. Ini adalah hambatan yang sangat berat bagi kalangan perempuan yang terjun dalam dunia politik.

Keempat, secara kudrati perempuan diberikan keistimewaan dapat mengandung, melahirkan, dan menyusui. Keharusan ini mau tidak mau telah mengurangi keleluasaan mereka untuk aktif terus menerus dalam berbagai bidang kehidupan.

Kelima, hambatan sosial budaya, terutama dalam bentuk stereo type. Pandangan ini melihat perempuan sebagai makhluk yang pasif, lemah, perasa, tergantung, dan menerima keadaan. Sebaliknya, laki-laki dinilai sebagai makhluk aktif, kuat, cerdas, mandiri, dan sebagainya. Pandangan ini secara sosio-kultural menempatkan laki-laki lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan.

Meski demikian, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai Islam pada Pemilu 2014 telah menorehkan prestasi bagi kalangan perempuan. Dibandingkan dengan partai lain, PPP adalah partai peserta pemilu yang berada diurutan ke 9 dalam perolehan suara, namun juara 1 dalam persentase perolehan suara perempuan, dan suara tersebut berasal dari caleg perempuan PPP sebesar 26,85 persen.

Hasil penelitian yang dilakukan Dirga Ardiansa dari Pusat Kajian Politik UI, menyatakan bahwa meskipun PPP perolehan suaranya berada diurutan kesembilan, namun perolehan suara yang diberikan dari caleg perempuan berada dalam urutan satu.

Data di atas menunjukkan bahwa posisi/peringkat perolehan suara partai politik pada Pemilu 2014 berbeda dengan peringkat persentase suara perempuan berdasarkan partai politik. Persentase perolehan suara perempuan tertinggi justru berasal dari caleg perempuan PPP sebesar 26.85% sementara peringkat persentase suara PPP ada di posisi kesembilan. Jika dibandingkan dengan Golkar misalnya maka posisinya bertolak belakang. Golkar menempati posisi ke-7 pada peringkat persentase suara caleg perempuan, sementara partai tersebut merupakan peraih suara tertinggi kedua untuk suara partai politik.

Prestasi ini, bukan hanya terjadi pada Pemilu 2014 saja, namun juga pada pemilu-pemilu sebelumnya. Keseriusan PPP dalam memperjuangkan hak-hak politik perempuan harus diberikan apresiasi setinggi-tingginya.

Ada dua hal yang patut dicatat mengenai prestasi PPP dalam memberdayakan hak politik perempuan, yaitu; pertama, pada pemilu 2004 yang lalu, PPP salah satu partai yang menempati urutan teratas di antara 24 partai peserta pemilu dalam pemenuhan kuota keterwakilan 30% perempuan untuk pencalonan anggota legislatif. Dari 69 Daerah pemilihan di seluruh Indonesia, PPP memenuhi ketentuan keterwakilan 30% pencalonan perempuan pada 65 daerah (94,2%) Pemilihan. Sedangkan partai-partai lainnya paling tinggi hanya memenuhi ketentuan keterwakilan 30% pencalonan perempuan pada 76,8% Daerah Pemilihan.

Kedua, dalam hasil pemilihan pada tahun 1999 anggota legislatif perempuan dari PPP, hanya satu orang dari total Nasional sebanyak 119 orang. Itu artinya hanya sekitar 0,8% saja. Sedangkan dalam hasil pemilu 2004 jumlah anggota legisltaif perempuan dari PPP mencapai 5,7% yakni sebanyak 63 orang dari total nasional 1112 orang. Fakta terakhir ini merupakan sebuah prestasi besar PPP dalam pemberdayaan hak-hak politik perempuan.

Selain itu, prestasi lain yang dibuat PPP dalam memperjuangkan hak-hak politik perempuan dapat terlihat dari meningkatnya perolehan kursi untuk kalangan anggota legislatif perempuan.Berdasarkan data perolehan kursi perempuan pada pemilu 2009 dan 2014, terdapat perubahan perolehan kursi perempuan yang dialami setiap partai politik, sehingga urutan ranking perolehan total kursi partai politik juga mengalami perubahan.

Dalam hal ini PPP berprestasi dapat meningkatkan perolehan 5 kursi untuk anggota legislatif di DPR RI. Dibandingkan dengan partai politik lain, perolehan kursi untuk anggota legislatif DPR RI, yang diperoleh PPP sangat luar biasa.

Jika dilihat dalam perspektif struktural functional, maka keberadaan lembaga ‘Wanita Persatuan Pembangunan’ berfungsi dengan baik. Dalam membina kader-kader politik perempuan PPP sebagai partai Islam memiliki lembaga ‘Wanita Persatuan Pembangunan’ yang berdiri pada tanggal 12 Agustus 1988, yang ingin mewujudkan kader-kader politik perempuannya untuk berkiprah dalam dunia politik, yang berdasarkan ketaqwaan, ilmu, amal, terampil, tanggungjawab swrta sadar akan tugas masing-masing, baik sebagai pribadi maupun sebagai ibu dan istri bagi anak dan suaminya dengan menekankan pada kesadaran, wawasan dan pendidikan politik.

Posisi Strategis Perempuan di Parlemen

Tak hanya itu, meski PPP kini tengah dirundung konflik intern, namun kepemimpinan fraksi PPP di Parlemen kini dipimpin oleh seorang Srikandi (perempuan). Tentu saja peran ini sangat sentral dan strategis. Selain bagaimana MEMENANGKAN pertarungan politik dalam tugasnya sebagai anggota DPR, juga MENENANGKAN gejolak yang ada di internal partai.

Sepanjang sejarahnya peran politik perempuan di parlemen masih sangat terbatas. Posisi perempuan di MPR sejak jaman Orde Baru 1971-1997 tidak pernah sekalipun perempuan menempati pucuk pimpinan atau wakil pimpinan. Baru pada penghujung Orde Baru tahun 1997-1999 ada wakil ketua MPR perempuan dari PDI. Di Era Reformasi periode 2004-2009 (Mooryati Soedibyo, DPD) dan periode 2009-2014 (Melani Leimena Suharli, Partai Demokrat). Begitu juga dengan posisi wakil ketua DPR, sama seperti wakil ketua MPR, sepanjang Orde Baru belum pernah ada wakil ketua DPR perempuan, kecuali di penghujung Orde Baru, periode 1997-1999 (Fatimah Ahmad, dari PDI) dan di era reformasi periode 1999-2004 (Khofifah Indar Parawansa 1-26 Oktober 1999, hanya sebentar, kemudian diangkat jadi Menteri), setelah itu belum ada lagi wakil Ketua DPR dari kalangan perempuan.

Demikian juga, Ketua Fraksi di masing-masing partai politik. Sepanjang era reformasi sejak tahun 1999 sampai saat ini 2017, hanya ada tiga perempuan yang memimpin fraksi. Pertama, Dra,Hj.Ida Fauziyah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menjadi Ketua fraksi dari tahun 2012-2014, kedua, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., MP, dari Partai Demokrat, menjadi ketua fraksi 2010-2014, dan ketiga, Dr, Hj, Reni Marlinawati dari Partai Persatuan Pembangunan PPP, menjadi ketua fraksi sejak 2016-sekarang.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kesetaraan laki-laki dengan perempuan bukan merupakan hambatan dalam Islam, demikian juga kesetaraan laki-laki dengan perempuan dijamin UUD 1945 dan peraturan dibawahnya. Dengan demikian secara hukum positif tidak ada hambatan bagi perempuan untuk aktif dalam politik.

Selanjutnya, tindakan afirmasi yang dituangkan dalam berbagai UU merupakan upaya dari kalangan aktifis perempuan untuk menuntut haknya dalam ranah politik. Tanpa afirmasi hak perempuan dalam ranah politik akan terkikis oleh kalangan laki-laki. Meskipun dalam UU sudah diakomodir tentang afirmasi perempuan sebanyak 30%, namun hambatan teologis, sosiologis dan politis, masih terus membayang-bayangi para aktifis perempuan. Maka kalangan aktifis perempuan harus dapat membuktikan diri bahwa dengan segala hambatan dan keterbatasan dapat menunaikan tugas politiknya.

Tentu saja hal ini bukan sesuatu yang mudah bagi perempuan, banyak hal harus dipertaruhkan, karena itu apa yang dijaminkan dalam undang-undang harus dapat ditunaikan, agar tidak terjadi kesenjangan antara undang-undang dan realitas kehidupan.

Terakhir sekali sebagai perempuan yang masuk dalam pertarungan politik harus bisa memainkan tiga peran, sebagai Ibu dan Istri di rumah tangga dan juga sebagai politisi di parlemen. Raihan jabatan yang sekarang diemban sebagai Ketua Fraksi, sungguh suatu hal yang berat luar biasa. Namun kita harus maknai ini sebagai amanah yang harus ditunaikan. (*)

Sumber: http://sukabumiekspres.com/strategi-untuk-memenangkan-posisi-perempuan-di-parlemen/

Tanggal: 9 Februari 2017

Panik Politik Penutupan Sekolah

Written by Fat Haryanto. Posted in Politik

Keberhasilan Presiden Erdogan menggagalkan kudeta, diikuti dengan ‘pembersihan’ terhadap para pemberontak. Selain ribuan tentara, pemerintahan Erdogan menangkapi hakim, jaksa, polisi, dosen, serta jurnalis. Dari sekitar 60 ribu orang yang dipecat atau ditahan pasca-kudeta, sebagian besar merupakan pegawai pada kementerian pendidikan.

Pemerintah Erdogan menuduh dalang di balik kudeta adalah mantan sahabatnya yaitu Fethullah Gulen dan para pengikutnya atau yang sekarang disebut FETO (Fethullah Terrorist Organisation).  Fethullah Gulen yang pernah mendukung Erdogan mempunyai organisasi yang dikenal dengan nama Hizmet organisasi yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, agama, ekonomi dan lain-lain.

Selain Hizmet, ada juga lembaga yang terkait dengan Gulen yaitu Gulen Chair. Lembaga ini bekerja sama dengan penerbit di Indonesia untuk menerbitkan buku-buku karya Gulen. Lembaga lain, yang mempunyai afiliasi dengan Gulen adalah PASIAD (Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association). Lembaga ini bekerja sama dengan beberapa yayasan di Indonesia mendirikan sejumlah lembaga pendidikan yang dikenal dengan sekolah Indonesia-Turki.

Sebagai sesama negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, hubungan Turki dan Indonesia mempunyai hubungan yang sangat baik. Sebelum membahas permintaan pemerintah Turki ada baiknya penulis memberikan penjelasan hubungan kerjasama ekonomi, militer serta pendidikan juga terbilang sangat baik Indonesia dengan Turki.

Hubungan Indonesia-Turki

Jakarta sebagai Ibukota Indonesia dan Istanbul sebagai Ibukota Turki mempunyai hubungan khusus yang terkenal dengan kerja sama sister city yang telah dirintis sejak tahun 2007. Pemerintahan kedua negara menginginkan untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Di bidang pendidikan, Turki akan membangun suatu model sekolah yang lain dari pendidikan formal biasa. Selain itu, Pemerintah Turki menawarkan 66 beasiswa strata-1 dan pascasarjana bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia yang ingin belajar ke negara itu sebagai wujud upaya meningkatkan hubungan kedua negara yang telah berjalan baik. Sedangkan di bidang kesehatan, mereka membicarakan pembangunan rumah sakit yang akan menjadi kerja sama Jakarta-Istanbul. (www.kompasiana.com)

Selain hubungan pendidikan dan kesehatan, Indonesia dan Turki mempunyai hubungan perdagangan yang juga cukup baik. Untuk lebih meningkatkan nilai perdagangan kedua negara, maka Indonesia dan Turki membentuk Sidang Komisi Bersama Indonesia-Turki (SKBIT) bidang ekonomi. Selain pelaksanaan SKBIT, Indonesia dan Turki melalui kedua menlu membahas Indonesia-Turkey Comprehensive Trade Economic Partnership Agreement (IT-CTEPA). Pada Desember 2015, delegasi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan pertama TOR IT-CTEPA. (www.m.tempo.co)

Turki merupakan mitra strategis Indonesia. Menurut sumber Kemerindag.go.id. nilai perdagangan Indonesia dan Turki baru mencapai US $ 2 Miliar pada tahun 2011 dan ditargetkan mencapai US $ 5 Miliar pada tahun 2015, yang merupakan ketujuh terbesar di Eropa Barat. Sedangkan jumlah investasi Turki di Indonesia mencapai US$ 3,9 juta pada 2015.

Selanjutnya dalam hal wisata, menurut sumber kemenlu, KBRI di Ankara akan mengintensifkan kunjungan misi seni budaya, memperluas promosi pariwisata Indonesia dan mendorong kerja sama dengan industri travel Turki. Selama 2007, Indonesia mendapat kunjungan 2.441 wisatawan Turki.Sejauh ini, jumlah wisatawan Turki ke Indonesia mencapai 6.000 orang pada 2014. Adapun jumlah wisatawan Indonesia ke Turki tercatat sekitar 58 ribu orang pada 2014. Karena itu untuk meningkatkan kerja sama perlu adanya penerbangan langsung Turki-Kualalumpur (Malaysia)-Jakarta-Denpasar untuk meningkatkan turisme dan angkutan penumpang, kargo dari Indonesia-Turki dan Turki-Indonesia.

Selain kerjasama di atas, seperti diberitakan militerindonesia.net, Indonesia dan Turki tengah mengadakan kerjasama startegis dalam bidang militer. Seperti dikatakan Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia dan Turki akan segera mewujudkan kerjasama industri peralatan militer dan industri pembuatan kapal-kapal kecil. Kerjasama dalam bidang militer yaitu pembuatan prototype medium tank yang dijadwalkan akan selesai pada tahun 2017 dan siap untuk menjalani serangkaian uji coba sebelum di produksi massal.

Pengembangan medium tank ini sendiri adalah kerjasama antara Indonesia dan Turki yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 yang lalu. Kedua negara bersepakat untuk mengembangkan medium tank baru yang sesuai dengan kebutuhan kedua negara. Dalam pengembangan medium tank ini dari awal, masing-masing negara diwakili oleh industry pertahanan masing-masing. Indonesia diwakili oleh PT Pindad Indonesia, sedangkan Turki sendiri diwakili oleh perusahaan industry pertahanannya yaitu FNSS Turki.

Dipilihnya Turki sebagai partner Indonesia dalam mengembangkan medium tank ini bukan tanpa alasan. Hal ini didasari fakta bahwa Turki termasuk negara yang sudah berpengalaman cukup panjang dalam mengembangkan tank untuk memenuhi alutsista mereka. Pengalaman Turki akan sangat berharga bagi industry pertahanan Indonesia.

Dua unit prototype direncanakan akan dibangun, dimana satu unit akan dibangun di PT Pindad Indonesia dan satu unit di FNSS-Turki. Selanjutnya kedua prototype ini akan di ujicoba lebih lanjut untuk menyempurnakan design-nya sebelum di produksi massal. PT Pindad sendiri diharapkan akan mampu mandiri untuk memproduksi medium tank ini untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI AD dimasa mendatang.

Penutupan Sekolah

Dalam rangka melakukan ‘pembersihan’ terhadap para pelaku kudeta, yang diduga masuk dalam jaringan Gulen, maka pemerintah Erdogan memukul rata apapun dan siapapun yang terkait dengan Gulen harus dibersihkan. Tak terkecuali sekolah-sekolah, baik di dalam negeri maupun  di luar negeri Turki, yang pernah bekerjasama dengan PASIAD harus ditutup.

Karenanya pemerintah Turki, melalui kedutaannya meminta pemerintah Indonesia untuk menutup sekolah-sekolah yang mempunyai kerja sama dengan jaringan Gulen melalui lembaga PASIAD. Dalam suratnya pemerintah Turki mengatakan Turki dan Indonesia secara tradisional telah menikmati hubungan persahabatan berdasarkan kedekatan sejarah dan budaya. Sebagai mitra strategis, Turki berharap dan mengandalkan dukungan dari warga Indonesia dan Pemerintah Indonesia dalam perjuangan kami melawan organisasi teroris FETO. Beberapa negara lain yang telah mengikuti permintaan Turki adalah, Jordania, Azerbaijan, Somalia, dan Niger.

Bagi pemerintah Indonesia permintaan pemerintah Turki yang sedang melakukan ‘pembersihan’ sulit untuk dipenuhi. Dalam pandangan penulis, permintaan tersebut terbilang berlebihan dan tidak cermat.

Ada beberapa alasan bagi penulis mengapa permintaan tersebut berlebihan; pertama, sekolah-sekolah tersebut didirikan berdasarkan yayasan-yayasan yang secara sah mendapat legalitas dari pemerintah Republik Indonesia. Demikian juga dengan izin membuka sekolah berdasarkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kedua, kerjasama yang dilakukan oleh sekolah atau yayasan tersebut dengan PASIAD atas izin kedua pemerintah baik Turki maupun Indonesia. Dengan demikian, kerjasama tersebut merupakan kerjasama yang sah diketahui oleh pemerintah masing-masing. Selain itu, kerjasama tersebut juga sudah berakhir sejak 1 November 2015.

Selama bekerjasama dengan PASIAD, sekolah-sekolah tersebut beberapa kali mendapatkan kunjungan kehormatan dari para petinggi Pemerintah Turki misalnya, Perdana Menteri Turki, Recep Tayip Erdoğan ke Banda Aceh pada tahun 2005 setelah peristiwa Tsunami. Selain itu,Kunjungan kehormatan Presiden Turki, Abdullah Gül pada tahun 2011 ke Sekolah Kharisma Bangsa dan kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Turki, Bülent Arınç pada tanggal 10 Desember 2011 juga ke Sekolah Kharisma Bangsa.

Ketiga, mereka yang terlibat dalam proses belajar dan mengajar di sekolah atau yayasan tersebut, sampai saat ini belum ada bukti keterlibatan mereka dalam kudeta tersebut. Sikap pemerintah Turki untuk menutup semua sekolah yang pernah bekerjasama dengan PASIAD lebih disebab kepanikan politik sesaat. Tentu saja hal ini merupakan sesuatu yang wajar ketika terjadi gonjang-ganjing politik.

Keempat, hal yang sangat fundamental yaitu terkait dengan kedaulatan pendidikan bangsa ini. Kedaulatan pendidikan bangsa ini tidak bisa didikte oleh bangsa manapun.
Kelima, ribuan siswa dan siswi Indonesia yang belajar disekolah-sekolah tersebut tak mungkin dipindahkan ke sekolah lain. Selain prosedurnya tidak mudah, begitu juga siswa dan siswi harus kembali beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Hal ini sangat mengganggu kegiatan belajar dan mengajar. Selain itu, ratusan tenaga kependidikan juga otomatis bakal kehilangan pekerjaan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pemerintah Indonesia sebaiknya menolak permintaan pemerintah Turki tersebut, sebagaimana alasan-alasan yang disebutkan di atas. Selain itu, respek terhadap kedaulatan masing-masing negara harus tetap dijunjung tinggi, sehingga tidak terkesan satu negara merasa lebih dominan dibandingkan dengan negara lainnya. [***]

 

Dr. Hj. Reni Marlinawati
Anggota DPR RI, Ketua Fraksi PPP 2014-2019

Sumber: http://www.rmol.co/read/2016/08/04/255684/Panik-Politik-Penutupan-Sekolah-