DPR: Terbitkan Perpres 87, Presiden Jokowi Mendengar Kegundahan Masyarakat

Written by Fat Haryanto. Posted in Liputan Media

Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati (Foto: Reni Marlinawati.com)

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menilai ditekennya Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan peredam kegundahan dan kegalauan masyarakat, terutama terkait dengan wacana pendidikan karakter melalui program lima hari sekolah atau sekolah sepanjang hari (full day school).

Menurut Reni, Perpres ini merupakan jawaban dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari adanya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang sempat diprotes lantaran dianggap memaksakan full day school.

"Setidaknya, Presiden mendengar keluhan, kegundahan masyarakat terkait dengan Permendikbud yang lalu," ujar Reni dalam Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema 'Perpres Pendidikan Berkarakter Efektif?' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2017).

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan setidaknya ada sejumlah poin penting dari Perpres ini. Pertama, terkait penguatan karakter anak-anak dalam rangka penguatan revolusi mental.

"Jadi konsistensi, komitmen, keseriusan Presiden terhadap karakter pembangunan bangsa dalam gerakan revolusi mental, dan mengenai penguatan karakter di sekolah, tentu saya ini harus merespons positif," tutur Reni.

Meski begitu, sambung Reni, secara substansi tak ada yang berubah sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan program Revitalisasi Budi Pekerti Karakter Bangsa. Namun, pendidikan karakter diperlukan saat ini di tengah kondisi bangsa yang dianggap sedang mengalami degradasi moral.

"Tetapi, mungkin karena melalui pendidikan ini, kok akhir-akhir ini kita mengalami degradasi moral yang luar biasa terjadi perubahan perilaku terhadap anak didik yang luar biasa, kemudian terjadi pergeseran nilai yang luar biasa karena pengaruh dari luar, media sosial, dan teknologi, maka kemudian merasa perlu untuk membumikan karakter ini," jelas Reni.

Terkait aturan hari sekolah, menurut Reni, dalam Perpres tersebut sudah jelas diberikan opsi bila sekolah tersebut bisa melaksanakan lima atau enam hari sekolah.

"Walaupun tanpa dituangkan dalam Perpres pun toh, penyelenggaraan pendidikan menjadi domain pemerintah daerah, maka sebetulnya sekolah fullday school sudah diterapkan, contohnya di DKI," pumgkasnya.

Tanggal: 7 September 2017

Sumber: https://news.okezone.com/read/2017/09/07/337/1771279/dpr-terbitkan-perpres-87-presiden-jokowi-mendengar-kegundahan-masyarakat