HUT 72 Tahun DPR RI, Momentum Untuk Memperbaiki Kinerja

Written by Fat Haryanto. Posted in Liputan Media

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Peringatan ulang tahun ke 72 DPR RI harus menjadi momentum bagi seluruh keluarga besar DPR RI mulai dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, alat kelengkapan dewan (AKD), fraksi-fraksi di DPR untuk melakukan perbaikan kinerja dan pelayanan kepada publik. Tiga fungsi konstitusional DPR harus semakin dikukuhkan dan ditujukan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan khalayak.

“Kritik publik terhadap kelembagaan DPR harus direspons secara positif dan menjadi bagian kritik konstruktif untik perbaikan kinerja dewan. Kendati demikian, kritik soal produktivitas legislasi dewan yang banyak disorot oleh publik harus didudukkan secara proporsional,” ujar Ketua Fraksi PPP DPR RI, Reni Marlinawati kepada edunews.id, Selasa (29/8/2017).

Dalam penyusunan peraturan UU, Reni mengatakan DPR tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan pemerintah.  Konstitusi mensyaratkan dua lembaga negara sekaligus yakni DPR dan Presiden secara bersama-sama dalam membentuk UU. Bahkan dalam beberapa kasus,  lambatnya pembahasan UU tidak terlepas dari ketidaksiapan dari sisi pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM).

“Namun, patut juga dicatat sejumlah regulasi yang monumental juga tak lama lagi akan disahkan di DPR seperti RUU KUHP dan pembahasan sejumlah UU maupun inisiatif DPR seperti RUU Jabatan Hakim, RUU Permusikan, RUU Pendidikan Keagamaan merupakan sebagian kecil contoh DPR merespons aspirasi yang muncul dari berbagai kalangan masyarakat,” ujar Wakil Ketua Umum DPP PPP tersebut.

Lebih lanjut Reni mengatakan, fungsi penganggaran (hak budget) yang dimiliki DPR dapat dijadikan modal penting untuk menghadirkan anggaran yang pro publik. Setiap anggaran harus sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat.  Salah satu legacy yang Fraksi PPP perjuangkan terkait politik anggaran ini tentang Tunjangan Profesi Guru (TPG)  sebesar Rp3,3 triliun untuk guru Madrasah dan PAI di APBNP 2017.

“Alokasi anggaran tersebut merupakan yang terhutang dari 2013-2015, maupun inpassing terhutang tahun 2017 ini. Tidak hanya itu,  DPR dan pemerintah juga menyepakati sebesar Rp1,3 triliun dalam APBN murni, sehingga total menjdi Rp4,7 triliun. Bila hak budget yang dimiliki Dewan dimanfaatkan untuk kepentingan khalayak,  kami meyakini anggaran negara akan lebih banyak bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Sejumlah agenda di waktu mendatang akan menimbulkan dinamika di internal DPR diharapkan tetap disandarkan pada kepentingan publik. Seperti pembahaaan Perppu No 1 Tahun 2017 tentang Ormas, rekomendasi Pansus Angket KPK DPR RI, pembahasan RAPBN 2018  dan lain-lain diharapkan berjalan dengan sejuk dan konstruktif. Dinamika dan perbedaan pandangan antarfraksi dalam beberapa waktu terakhir nyatanya dapat diselesaikan dengan baik.

“Tunggakan persoalan yang sampai saat ini masih menjadi beban DPR semestinya dapat segera terselesaikan. Seperti pembahasan revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya terkait penambahan jumlah pimpinan DPR dan MPR, pengisian jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) yang belum tuntas diharapkan dapat terselesaikan secara musyawarah mufakat,” ujar Reni.

Pihaknya mengajak seluruh stakeholder DPR di tahun ketiga periode jabatan 2014-2019 ini agar menahan diri mengeluarkan ide atau program kerja yang menimbulkan polemik di tengah publik. Gagasan membangun apartemen bagi anggota DPR beberapa waktu lalu, menjadi  contoh gagasan yang tidak tepat di tengah situasi perekonomian yang belum tumbuh secara maksimal.  DPR baiknya konsentrasi mengukuhkan tiga fungsi yang dimiliki yakni legislasi,  budget dan pengawasan.

“Fraksi PPP dalam peringatan ke 72 DPR RI ini akan semakin mengukuhkan bergerak bersama rakyat dalam melakukan advokasi, penyampai aspirasi dan pemberi solusi atas persoalan yang dihadapi rakyat. PPP yang lahir dari ulama dan rakyat akan selalu bersama ulama dan rakyat untuk senantiasa mengawal dan merawat NKRI bersama elemen bangsa lainnya,” ujarnya mengakhiri.

Tanggal: 29 Agustus 2017

Sumber: https://www.edunews.id/news/politik/hut-72-tahun-dpr-ri-momentum-untuk-memperbaiki-kinerja/