Strategi untuk Memenangkan Posisi Perempuan di Parlemen

Written by Fat Haryanto. Posted in Politik

Dr.Hj. Reni Marlinawati
(Ketua Fraksi PPP, Anggota DPR RI, Komisi X)

Tidak ada satupun rumus politik berupa strategi yang dapat menjelaskan bagaimana perempuan dapat memenangkan posisi strategis di parlemen. Sebagai seorang muslim kita yakin bahwa kekuasaan atau jabatan semata-mata kehendak Allah, meski demikian ikhtiar kita sebagai manusia untuk bekerja keras dan cerdas. Posisi apapun di parlemen, apalagi posisi startegis, tetap harus kita maknai sebagai suatu amanah.

Dalam doktrin Islam (AL-Qur’an dan sunnah) antara laki-laki dan perempuan diberi beban tugas yang sama untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, tidak ada pengecualianya. Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa ‘’orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, saling menjadi pelindung satu sama lain, mereka menganjurkan yang ma’ruf, melarang yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-nya mereka itulah yang akan mendapat rahmat Allah (Q.S. At-Taubah/9 :71).

Begitu juga dengan UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, peran perempuan dan laki-laki di semua urusan adalah sama. Hal ini dapat kita lihat dalam UUD NRI 1945, Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Selain itu, UUD 1945 hasil amandemen kedua Pasal 28D ayat 1 memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama, bagi setiap orang.

Implementasi dari UUD 1945 tersebut diturunkan salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak politik perempuan antara lain diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

Pertama, Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Kedua, Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Lebih lanjut, UU No. 39 Tahun 1999 bahkan secara khusus mengatur mengenai hak perempuan tentang Hak Wanita. Pasal 46 menyatakan bahwa “Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.”

Pemilihan umum (pemilu) Tahun 2004 yang merupakan pemilu kedua pada era reformasi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum untuk pertama kalinya dicantumkan ketentuan yang mengatur mengenai keterwakilan 30% untuk perempuan.

“Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.” Selanjutnya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 dilaksanakan berdasarkan UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Demikian juga dengan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD jumlahnya lebih banyak. Selain mengatur mengenai keterwakilan 30% untuk perempuan UU No. 10 Tahun 2008 juga mengatur beberapa ketentuan lain yang terkait dengan keterwakilan 30% untuk perempuan. Begitu juga dengan UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu, DPR, DPD dan DPRD, sama menegaskan akan pentingnya keterwakilan perempuan.

Gerakan Perempuan dan Politik

Ada berbagai permasalahan yang timbul pada masa reformasi. Baik di bidang ekonomi, politik, sosial, agama, dan budaya terjadi konflik dan perlu segera dilakukan upaya penyelesaian. Salah satu permasalahan bangsa yang timbul pada masa reformasi adalah peran perempuan dalam ranah politik atau pengambil keputusan.

Jika kita melihat undang-undang, maka hampir bisa dipastikan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah politik. Namun jika kita lihat realitasnya perempuan dalam politik memang sangat kecil sekali partisipasinya. Partisipasi perempuan Indonesia dalam lembaga legislatif baru dimulai pada tahun 50-an. Pada saat itu, perempuan yang berhasil menduduki kursi di DPR periode tahun 1955-1956 baru berjumlah 17 orang atau 6,3% dari total 289 orang Anggota DPR. Jumlah ini secara kuantitas meningkat menjadi 25 orang pada periode berikutnya, yaitu pada masa Konstituante (1956-1959), tetapi sebenarnya persentasenya lebih kecil dibanding dengan periode sebelumnya (5,1%), mengingat pada masa ini jumlah total Anggota DPR meningkat hampir dua kali lipat menjadi 513 orang.

Fasilitas yang begitu besar 30% dari undang-undang hingga tahun 2014 tetap tak terpenuhi oleh kalangan perempuan untuk menjadi anggota legislatif. Ada beberapa alasan yang menyebabkan hal tersebut. Dalam pandangan penulis ada beberapa hambatan yang harus dihadapi aktifis politik perempuan.

Pertama, hambatan langsung, kurangnya kepercayaan perempuan terhadap sistem politik. Selama ini politik selalu dikesankan sebagai dunia laki-laki, karenanya kalangan perempuan tidak perlu masuk ke dalam system politik. Hal ini juga berimplikasi pada rendahnya minat perempuan terjun dalam dunia politik, selain juga disebabkan rasa kurang percaya diri.

Kedua, kurangnya perhatian partai politik terhadap kalangan perempuan. Kalangan perempuan yang mempunyai banyak keterbatasan dibiarkan bertarung dengan laki-laki.Seharusnya partai politik memberikan ‘keistimewaan’ terhadap kalangan perempuan.

Ketiga, hambatan yang bersifat mendasar adalah pemahaman keagamaan yang terlalu patriarki, sehingga menyulitkan kalangan perempuan. Dunia politik seakan menjadi milik laki-laki dan perempuan hanya boleh di dapur, kasur dan sumur. Ini adalah hambatan yang sangat berat bagi kalangan perempuan yang terjun dalam dunia politik.

Keempat, secara kudrati perempuan diberikan keistimewaan dapat mengandung, melahirkan, dan menyusui. Keharusan ini mau tidak mau telah mengurangi keleluasaan mereka untuk aktif terus menerus dalam berbagai bidang kehidupan.

Kelima, hambatan sosial budaya, terutama dalam bentuk stereo type. Pandangan ini melihat perempuan sebagai makhluk yang pasif, lemah, perasa, tergantung, dan menerima keadaan. Sebaliknya, laki-laki dinilai sebagai makhluk aktif, kuat, cerdas, mandiri, dan sebagainya. Pandangan ini secara sosio-kultural menempatkan laki-laki lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan.

Meski demikian, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai Islam pada Pemilu 2014 telah menorehkan prestasi bagi kalangan perempuan. Dibandingkan dengan partai lain, PPP adalah partai peserta pemilu yang berada diurutan ke 9 dalam perolehan suara, namun juara 1 dalam persentase perolehan suara perempuan, dan suara tersebut berasal dari caleg perempuan PPP sebesar 26,85 persen.

Hasil penelitian yang dilakukan Dirga Ardiansa dari Pusat Kajian Politik UI, menyatakan bahwa meskipun PPP perolehan suaranya berada diurutan kesembilan, namun perolehan suara yang diberikan dari caleg perempuan berada dalam urutan satu.

Data di atas menunjukkan bahwa posisi/peringkat perolehan suara partai politik pada Pemilu 2014 berbeda dengan peringkat persentase suara perempuan berdasarkan partai politik. Persentase perolehan suara perempuan tertinggi justru berasal dari caleg perempuan PPP sebesar 26.85% sementara peringkat persentase suara PPP ada di posisi kesembilan. Jika dibandingkan dengan Golkar misalnya maka posisinya bertolak belakang. Golkar menempati posisi ke-7 pada peringkat persentase suara caleg perempuan, sementara partai tersebut merupakan peraih suara tertinggi kedua untuk suara partai politik.

Prestasi ini, bukan hanya terjadi pada Pemilu 2014 saja, namun juga pada pemilu-pemilu sebelumnya. Keseriusan PPP dalam memperjuangkan hak-hak politik perempuan harus diberikan apresiasi setinggi-tingginya.

Ada dua hal yang patut dicatat mengenai prestasi PPP dalam memberdayakan hak politik perempuan, yaitu; pertama, pada pemilu 2004 yang lalu, PPP salah satu partai yang menempati urutan teratas di antara 24 partai peserta pemilu dalam pemenuhan kuota keterwakilan 30% perempuan untuk pencalonan anggota legislatif. Dari 69 Daerah pemilihan di seluruh Indonesia, PPP memenuhi ketentuan keterwakilan 30% pencalonan perempuan pada 65 daerah (94,2%) Pemilihan. Sedangkan partai-partai lainnya paling tinggi hanya memenuhi ketentuan keterwakilan 30% pencalonan perempuan pada 76,8% Daerah Pemilihan.

Kedua, dalam hasil pemilihan pada tahun 1999 anggota legislatif perempuan dari PPP, hanya satu orang dari total Nasional sebanyak 119 orang. Itu artinya hanya sekitar 0,8% saja. Sedangkan dalam hasil pemilu 2004 jumlah anggota legisltaif perempuan dari PPP mencapai 5,7% yakni sebanyak 63 orang dari total nasional 1112 orang. Fakta terakhir ini merupakan sebuah prestasi besar PPP dalam pemberdayaan hak-hak politik perempuan.

Selain itu, prestasi lain yang dibuat PPP dalam memperjuangkan hak-hak politik perempuan dapat terlihat dari meningkatnya perolehan kursi untuk kalangan anggota legislatif perempuan.Berdasarkan data perolehan kursi perempuan pada pemilu 2009 dan 2014, terdapat perubahan perolehan kursi perempuan yang dialami setiap partai politik, sehingga urutan ranking perolehan total kursi partai politik juga mengalami perubahan.

Dalam hal ini PPP berprestasi dapat meningkatkan perolehan 5 kursi untuk anggota legislatif di DPR RI. Dibandingkan dengan partai politik lain, perolehan kursi untuk anggota legislatif DPR RI, yang diperoleh PPP sangat luar biasa.

Jika dilihat dalam perspektif struktural functional, maka keberadaan lembaga ‘Wanita Persatuan Pembangunan’ berfungsi dengan baik. Dalam membina kader-kader politik perempuan PPP sebagai partai Islam memiliki lembaga ‘Wanita Persatuan Pembangunan’ yang berdiri pada tanggal 12 Agustus 1988, yang ingin mewujudkan kader-kader politik perempuannya untuk berkiprah dalam dunia politik, yang berdasarkan ketaqwaan, ilmu, amal, terampil, tanggungjawab swrta sadar akan tugas masing-masing, baik sebagai pribadi maupun sebagai ibu dan istri bagi anak dan suaminya dengan menekankan pada kesadaran, wawasan dan pendidikan politik.

Posisi Strategis Perempuan di Parlemen

Tak hanya itu, meski PPP kini tengah dirundung konflik intern, namun kepemimpinan fraksi PPP di Parlemen kini dipimpin oleh seorang Srikandi (perempuan). Tentu saja peran ini sangat sentral dan strategis. Selain bagaimana MEMENANGKAN pertarungan politik dalam tugasnya sebagai anggota DPR, juga MENENANGKAN gejolak yang ada di internal partai.

Sepanjang sejarahnya peran politik perempuan di parlemen masih sangat terbatas. Posisi perempuan di MPR sejak jaman Orde Baru 1971-1997 tidak pernah sekalipun perempuan menempati pucuk pimpinan atau wakil pimpinan. Baru pada penghujung Orde Baru tahun 1997-1999 ada wakil ketua MPR perempuan dari PDI. Di Era Reformasi periode 2004-2009 (Mooryati Soedibyo, DPD) dan periode 2009-2014 (Melani Leimena Suharli, Partai Demokrat). Begitu juga dengan posisi wakil ketua DPR, sama seperti wakil ketua MPR, sepanjang Orde Baru belum pernah ada wakil ketua DPR perempuan, kecuali di penghujung Orde Baru, periode 1997-1999 (Fatimah Ahmad, dari PDI) dan di era reformasi periode 1999-2004 (Khofifah Indar Parawansa 1-26 Oktober 1999, hanya sebentar, kemudian diangkat jadi Menteri), setelah itu belum ada lagi wakil Ketua DPR dari kalangan perempuan.

Demikian juga, Ketua Fraksi di masing-masing partai politik. Sepanjang era reformasi sejak tahun 1999 sampai saat ini 2017, hanya ada tiga perempuan yang memimpin fraksi. Pertama, Dra,Hj.Ida Fauziyah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menjadi Ketua fraksi dari tahun 2012-2014, kedua, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., MP, dari Partai Demokrat, menjadi ketua fraksi 2010-2014, dan ketiga, Dr, Hj, Reni Marlinawati dari Partai Persatuan Pembangunan PPP, menjadi ketua fraksi sejak 2016-sekarang.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kesetaraan laki-laki dengan perempuan bukan merupakan hambatan dalam Islam, demikian juga kesetaraan laki-laki dengan perempuan dijamin UUD 1945 dan peraturan dibawahnya. Dengan demikian secara hukum positif tidak ada hambatan bagi perempuan untuk aktif dalam politik.

Selanjutnya, tindakan afirmasi yang dituangkan dalam berbagai UU merupakan upaya dari kalangan aktifis perempuan untuk menuntut haknya dalam ranah politik. Tanpa afirmasi hak perempuan dalam ranah politik akan terkikis oleh kalangan laki-laki. Meskipun dalam UU sudah diakomodir tentang afirmasi perempuan sebanyak 30%, namun hambatan teologis, sosiologis dan politis, masih terus membayang-bayangi para aktifis perempuan. Maka kalangan aktifis perempuan harus dapat membuktikan diri bahwa dengan segala hambatan dan keterbatasan dapat menunaikan tugas politiknya.

Tentu saja hal ini bukan sesuatu yang mudah bagi perempuan, banyak hal harus dipertaruhkan, karena itu apa yang dijaminkan dalam undang-undang harus dapat ditunaikan, agar tidak terjadi kesenjangan antara undang-undang dan realitas kehidupan.

Terakhir sekali sebagai perempuan yang masuk dalam pertarungan politik harus bisa memainkan tiga peran, sebagai Ibu dan Istri di rumah tangga dan juga sebagai politisi di parlemen. Raihan jabatan yang sekarang diemban sebagai Ketua Fraksi, sungguh suatu hal yang berat luar biasa. Namun kita harus maknai ini sebagai amanah yang harus ditunaikan. (*)

Sumber: http://sukabumiekspres.com/strategi-untuk-memenangkan-posisi-perempuan-di-parlemen/

Tanggal: 9 Februari 2017