Silahkan sampaikan aspirasi Anda ke Ibu Dr. Hj. Reni Marlinawati, M.Si. Aspirasi Anda akan kami catat dan akan ditindaklanjuti. Terima kasih

Post Message

Captcha Image


Selendang Sulaiman ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ): Sharing Berita
http://nusantaranews.co/

PPP Nilai Kebijakan Luhut Lanjutkan Reklamasi Pulau G Tergesa-gesa:

Ketua fraksi PPP Reni Marlinawati di DPR menilai kebijakan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan lanjutkan reklamasi pulau G terlalu tergesa-gesa. Seharusnya, kata dia, keputusan tersebut diawali dengan kajian komprehensif mengenai proyeksi reklamasi dan akibatnya.

Selanjutnya:

http://nusantaranews.co/ppp-nilai-kebijakan-luhut-lanjutkan-reklamasi-pulau-g-tergesa-gesa/


Thursday, 15 September 2016
Ibnu Kholdun Nasution ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ): Memohon Keadilan

                                                                  Medan,    26   Agustus  2016

Kepada Yth,

 

RENI MARLINAWATI

Ketua Fraksi PPP DPR-RI

 

di

Tempat

 

Assalamualaikum wr.wb

Dengan hormat,

Semoga Bapak dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Yang Maha Kuasa.

 

Saya akan menyampaikan tentang ketidak adilan dan Pelanggaran hak azasi manusia terhadap diri Saya.

Saya/kami adalah Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode 2011-2015. Sejak Tanggal 2 Mei 2013 sampai saat ini abang saaya/kami ditahan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 92/Pid.Sus.K/2013/PN. Medan tanggal 18 Pebruari 2014 Saya divonis melakukan perbuatan Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan Tindak Pencucian uang dan dipidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan jika tidak dibayar diganti pidana kurungan selam 2 (dua) bulan. Selain itu Saya juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.574.602.354 (dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) setelah dipotong dengan asset yang telah disita dalam perkara tersebut dari total keseluruhannya yg dibebankan kepadanya sebesar Rp. 4.154.000.000 (empat milyar seratus lima puluh empat juta rupiah) dan apabila tidak dapat membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta Saya disita dan dilelang dan jika harta Saya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (tahun).

Pada Putusan Banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 18/Pid.Sus.K/2014/PT.Medan tanggal 14 Mei 2014 Majelis Hakim Tinggi merubah lamanya Hukuman Pokok dari 5 (lima) tahun menjadi 6 (enam) tahun.

Pada Putusan Kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1605 K/Pid.Sus/2014 tanggal 5 Nopember 2014 menambah subsidair uang denda selama 2 bulan menjadi 6 (enam) bulan dan subsidair uang pengganti yang semula 1 tahun menjadi 2 (dua) tahun.

Bahwa dalam putusan tersebut telah terjadi ketidak adilan dan penzoliman terhadap abang kami karena,

-       Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Tinggi Medan dan   Mahkamah Agung tidak bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara No. SR-77/PW02/5/2013 tanggal 2 Juli 2013 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

-       Bahwa Vonis Hakim yang menyatakan abang kami telah mengambil (mengkorupsi)  uang rekening air juga tidak ada dasar hukumnya karena seluruh uang tagihan rekening air tahun 2012 yang ditagih oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi sudah diterima PDAM Tirtanadi.

 

Saya/kami akan sampaikan kronologis singkat kerjasama antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi:

 

1.     Perjanjian kerjasama antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi dalam hal penagihan rekening air tahun 2012 dengan Surat Perjanjian Kerja Sama nomor :

 

     Pihak I            : 11/SPJN/DIR/2011

     Pihak II           : 326/SPJN/KKT/2011

 

Menurut Jaksa Penuntut Umum ataupun Pengadilan adalah perbuatan melanggar hukum karena tanpa Persetujuan Dewan Pengawas dan juga tanpa pengesahan Gubernur Sumatera Utara.

 

2.      Bahwa selama tahun 2012 Koperasi Karyawan Tirtanadi telah berhasil menagih rekening air PDAM Tirtanadi ke pelanggan sebesar Rp. 320.612.739.499,- (tiga ratus dua puluh milyar enam ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

     Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekonsiliasi Kwitansi bulan         Januari 2012 s/d Desember 2012.

 

3.      Bahwa dari total Rekening yang tertagih sebesar Rp. 320.612.739.499,- tersebut fee/jasa yang dibayar oleh PDAM Tirtanadi kepada Koperasi Karyawan Tirtanadi adalah sebesar Rp.18.882.010.029,- (delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta sepuluh ribu dua puluh sembilan rupiah).

     Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekonsiliasi Kwitansi bulan         Januari 2012 s/d Desember 2012.

 

4.      Bahwa adapun BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan pada kegiatan penagihan rekening air tahun 2012 dengan metode mengurangkan jumlah fee yang dibayarkan oleh PDAM Tirtanadi kepada Koperasi Karyawan Tirtanadi dengan biaya yang sesungguhnya digunakan pada kegiatan penagihan rekening air tahun 2012. (yang diperiksa hanya pembukuan Koperasi Karyawan Tirtanadi tidak pembukuan PDAM Tirtanadi).

 

-       Jumlah fee/jasa yang dibayarkan oleh PDAM kepada

Koperasi Karyawan Tirtanadi tahun 2012                                                                                                                                                                     :Rp.18.886.957.700,-

-       Biaya yang sesungguhnya digunakan pada kegiatan penagihan rekening air tahun 2012                                                                   :(Rp.12.490.926.782,-)

-       PPN atas fee/jasa yang telah disetor                              :(Rp...1.118.316.550,-)

-       Kerugian Keuangan Negara                                            :.Rp...5.277.714.368,-

 

-        Catatan : Bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menggunakan data berdasarkan Permohonan Fee/Jasa yang diajukan oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi kepada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yakni sebesar Rp.18.886.957.700,- sebagai dasar bahan audit perhitungan kerugian negara. BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tidak menggunakan berdasarkan realisasi pembayaran fee/jasa penagihan rekening air dari PDAM Tirtanadi kepada Koperasi Karyawan Tirtanadi sebesar Rp.18.882.010.029,- (delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta sepuluh ribu dua puluh sembilan rupiah) sebagai dasar audit yang seharusnya.

                                                         

5.      Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan memberikan Pertimbangan Hukum bahwasanya Ir.Azzam Rizal, M,Eng memperoleh harta benda sebesar Rp. 4.154.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh empat juta rupiah) yang diambil dari uang tagihan rekening air tahun 2012.  

 

 

FAKTA :

 

.1    Bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengaudit/memeriksa keuangan atas fee/jasa yang diterima oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi tahun 2012.

Uang yang diaudit adalah Rp. 18.886.957.700,- (BPKP hanya menghitung berdasar permohonan pembayaran fee/jasa yang diajukan oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi).

 

.2    Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa uang yang diambil oleh Ir.Azzam Rizal, M,Eng adalah dari uang tagihan rekening air tahun 2012 yang telah ditagih oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi kepada pelanggan.

Uang yang diambil adalah dari Rp. 320.612.739.499,-.

 

.3    Bahan Pertimbangan hukum Pengadilan tentang pembuktian kerugian keuangan negara yang dinikmati/diperoleh oleh Ir. Azzam Rizal, M.Eng sebesar Rp. 4.154.000.000,- tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Nomor 77/PW.02/5/2013 tanggal 2 Juli 2013.

 

.4    Seluruh uang tagihan rekening air tahun 2012 yang berhasil ditagih oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi sebesar  Rp. 320.612.739.499,-., semuanya telah diterima oleh PDAM Tirtanadi sesuai dengan :

 

a)     Berita Acara Pemeriksaan dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Januari 2012 s/d Desember 2012.

 

b)     Laporan Auditor Independen Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Ade Fatma& Rekan atas Laporan Keuangan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 nomor: PHHAF/36/CM/AF/FM/2013 menyatakan bahwa :

 

c)      Sesuai dengan bukti tanda terima setoran Koperasi Karyawan Tirtanadi kepada PDAM Tirtanadi dari Bank yang bervalidasi.

 

d)     Tidak ada lembaga auditor independen maupun BPK atau BPKP yang menyatakan bahwasanya ada kwitansi rekening air yang hilang ataupun uang tagihan rekening air tahun 2012 yang belum disetorkan ke kas/Bank PDAM Tirtanadi.

 

KESIMPULAN

 

Jika uang tagihan rekening air tahun 2012 yang menjadi tanggung jawab Koperasi Karyawan Tirtanadi telah disetor seluruhnya ke kas/bank PDAM Tirtanadi, Pernyataannya adalah mengapa Pengadilan memberikan Pertimbangan Hukum bahwasanya Ir. Azzam Rizal, M.Eng memperoleh harta benda sebesar Rp. 4.154.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh empat juta rupiah) yang diambil dari uang tagihan rekening air tahun 2012.  

 

Mengapa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan ditingkat Banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan Kasasi Mahkamah Agung bahwa Ir. Azzam Rizal, M.Eng dibebankan membayar uang pengganti Kerugian Keuangan Negara  (memperoleh harta benda) sebesar Rp. 4.154.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh empat juta rupiah) setelah dipotong dengan asset yang telah disita (padahal asset tersebut masih berstatus kredit di Bank Syariah Mandiri dan BCA) maka sisa pembayarannya sebesar Rp.2.574.602.354,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

 

Oleh karena itu saya mohon bantuan bapak/ibu Pencinta/Penegak Keadilan tentang apa yang harus kami lakukan agar abang kami mendapatkan keadilan.

 

                                                                                                Hormat Saya

                                                                                                                                                                                                                              Ibnu Kholdun Nasution

 

                                                                                                                       (081263245878-081269906779)


Friday, 26 August 2016
Powered by Phoca Guestbook